Bayangkan Anda memulai usaha sendiri dengan mendirikan PT Perorangan—semua berjalan lancar, pelanggan bertambah, dan omset menanjak hingga menyentuh angka hampir Rp 5 miliar per tahun. Ini pertanda bahwa bisnis Anda berkembang pesat. Namun, tahukah Anda bahwa PT Perorangan secara hukum hanya diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil dengan omzet maksimal Rp 5 miliar per tahun? Jika omzet Anda melewati batas ini, Anda wajib mengubah status badan usaha menjadi PT Persekutuan Modal untuk tetap patuh pada ketentuan yang diatur dalam Undang‑Undang Cipta Kerja dan regulasi UMKM
Dengan memahami batasan omzet ini, Anda tidak hanya menghindari risiko sanksi administratif, tetapi juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan bisnis yang lebih terstruktur. Artikel ini akan mengupas secara mendalam apa itu PT Perorangan, mengapa batas omzet ditetapkan, konsekuensi jika melebihi batas, keuntungan upgrade, serta langkah‑langkah praktis yang dapat Anda ambil agar transformasi badan usaha berjalan mulus.
Apa itu PT Perorangan?
PT Perorangan adalah bentuk Perseroan Terbatas yang didesain khusus untuk pelaku UMKM yang ingin mendirikan perusahaan tanpa melibatkan mitra atau rekanan. Struktur kepemilikannya sangat sederhana karena hanya melibatkan satu pemegang saham, yaitu Anda sendiri. Berbagai kemudahan administratif—mulai dari proses pendirian hingga pelaporan rutin—menjadikan PT Perorangan pilihan favorit untuk usaha mikro dan kecil yang baru bermula
Sisi pajak juga relatif ringan: tarif pajak PPh Badan mengikuti skala usaha kecil, dan pelaporan SPT dapat dikelola lebih sederhana. Dengan modal minimal dan struktur yang mudah dipahami, banyak pengusaha UMKM memanfaatkan PT Perorangan untuk memberikan legitimasi sekaligus perlindungan hukum pada aktivitas bisnis mereka.
Batas Omzet PT Perorangan
Menurut ketentuan terbaru, omzet maksimal PT Perorangan dikategorikan untuk usaha kecil, yaitu Rp 5 miliar per tahun. Selama omzet Anda belum melewati angka tersebut, Anda dapat terus menjalankan usaha dalam bentuk PT Perorangan tanpa perlu melakukan perubahan status badan usaha
Namun, jika pada suatu periode pelaporan tercatat omzet bruto melebihi Rp 5 miliar, maka secara otomatis Anda telah melampaui skala usaha yang diperbolehkan untuk PT Perorangan. Melewati batas ini tanpa mengubah status badan usaha berarti melanggar ketentuan UMKM, yang berpotensi mengundang sanksi administratif, denda, hingga pembekuan izin usaha.
Konsekuensi Melebihi Batas Omzet
Melanjutkan operasi sebagai PT Perorangan padahal omzet sudah melewati Rp 5 miliar per tahun dapat menimbulkan beberapa risiko:
- Sanksi Administratif: Pejabat berwenang dapat mengenakan denda sesuai peraturan, bahkan memerintahkan penghentian operasional hingga pencabutan izin usaha.
- Perubahan Kewajiban Pajak: Anda mungkin wajib menerapkan tarif PPh Badan untuk badan usaha menengah/besar, yang berbeda dengan skema untuk UMKM.
- Kesulitan Akses Pembiayaan: Bank dan lembaga keuangan umumnya memandang PT Perorangan dengan omzet besar sebagai risiko kepatuhan, sehingga plafon kredit bisa dibatasi.
- Reputasi Bisnis: Pelanggan dan mitra bisnis akan menyadari ketidaksesuaian status usaha, yang bisa menurunkan kepercayaan terhadap kredibilitas perusahaan Anda
Kesimpulannya, meski omzet tinggi menunjukkan keberhasilan usaha, mempertahankan skema PT Perorangan di luar batas bisa mematikan reputasi dan arus kas perusahaan Anda.
Keuntungan Meng-upgrade ke PT Persekutuan Modal
Alih‑alih membiarkan risiko tersebut mengintai, meng-upgrade badan usaha Anda ke PT Persekutuan Modal (PT biasa) justru akan memberikan banyak manfaat:
- Struktur Kepemilikan yang Lebih Fleksibel. Anda dapat menambah satu atau lebih pemegang saham, memudahkan penerimaan investasi dan pembagian modal.
- Akses Pendanaan Lebih Besar. PT biasa lebih mudah memperoleh kredit usaha, obligasi, atau venture capital karena struktur korporasi yang lebih kompleks dan terpercaya.
- Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG). Standar tata kelola yang baik akan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan mitra strategis.
- Kesesuaian Skala Usaha. Dengan badan usaha yang sesuai, semua aktivitas operasional—mulai dari produksi hingga ekspansi pasar—dapat dijalankan tanpa hambatan hukum
Langkah‑Langkah Praktis Upgrade Status
Untuk mengubah status PT Perorangan ke PT Persekutuan Modal, berikut urutan proses yang perlu Anda lakukan:
- Penyusunan Akta Perubahan Anggaran Dasar
- Hubungi notaris untuk menyusun akta notaris perubahan, yang memuat penambahan pemegang saham, penyesuaian modal dasar, dan struktur organisasi baru.
- Pendaftaran di OSS (Online Single Submission)
- Unggah akta perubahan ke sistem OSS, lengkapi data KBLBI, dan perbarui Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Perbaruan NPWP Perusahaan
- Laporkan perubahan struktur pemegang saham ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, agar NPWP dan PKP (jika ada) mencerminkan kondisi terbaru.
- Pencatatan pada Kementerian Hukum dan HAM
- Setelah pendaftaran OSS diverifikasi, Anda akan menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemenkumham sebagai bukti legalitas status PT biasa.
- Pemenuhan Kewajiban Lain
- Sesuaikan Surat Izin Usaha (SIUP), TDP/ SKU, dan dokumen perizinan lainnya sesuai perubahan klasifikasi usaha
Setelah seluruh dokumen resmi terbit, segera sosialisasikan perubahan ini kepada mitra, supplier, dan lembaga keuangan yang bekerja sama dengan perusahaan Anda.
Tips Memastikan Transisi Lancar
Agar proses upgrade tidak mengganggu operasional harian, perhatikan beberapa kiat berikut:
- Rencanakan Waktu Pelaksanaan
Jadwalkan proses perubahan di periode dengan aktivitas produksi atau penjualan relatif rendah, untuk meminimalkan gangguan. - Siapkan Data dan Dokumen dengan Teliti
Pastikan semua data identitas, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lain lengkap dan akurat sebelum diajukan ke notaris atau OSS. - Gunakan Jasa Profesional Jika Perlu
Bekerja sama dengan konsultan hukum atau jasa perizinan dapat mempercepat proses dan meminimalkan risiko kesalahan administrasi. - Monitor Status Pengajuan
Manfaatkan dashboard OSS dan notifikasi email/Konfirmasi untuk memantau setiap tahapan persetujuan, sehingga Anda bisa segera menindaklanjuti jika ada catatan atau permintaan perbaikan. - Komunikasikan ke Stakeholder
Beri tahu karyawan, mitra, dan pelanggan pentingnya perubahan ini untuk menjaga transparansi dan kepercayaan selama proses transisi.
Menjaga Kepatuhan Jangka Panjang
Setelah bertransformasi menjadi PT Persekutuan Modal, patuhi semua kewajiban pelaporan dan pelestarian dokumen:
- Laporan Keuangan Tahunan
Pasca upgrade, Anda wajib menyusun laporan keuangan audited sesuai PSAK dan melaporkannya ke Kemenkumham. - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Selenggarakan RUPS minimal setahun sekali untuk menyetujui Laporan Tahunan dan pembagian laba. - Pembaharuan Izin dan NPWP
Perpanjang NIB, SIUP, dan izin khusus lainnya sesuai masa berlaku, serta laporkan SPT Masa dan Tahunan PPh Badan tepat waktu. - Audit Kepatuhan Internal
Lakukan review internal secara berkala untuk memastikan prosedur operasional dan tata kelola masih sesuai regulasi.
Dengan mematuhi semua persyaratan ini, perusahaan Anda tidak hanya terhindar dari risiko hukum, tetapi juga akan dipandang sebagai entitas profesional yang mengutamakan kepatuhan dan tata kelola baik—nilai plus saat Anda menatap peluang ekspansi atau kerjasama bisnis baru.
Dengan memahami batas omzet PT Perorangan dan melakukan upgrade status tepat waktu, Anda menjaga legalitas dan kelangsungan usaha di era persaingan bisnis yang kian ketat. Jangan biarkan peluang pertumbuhan dan kredit usaha tertahan oleh kendala administrasi—persiapkan langkah Anda dari sekarang dan pastikan setiap tahapan transformasi tercatat resmi di sistem OSS dan Kemenkumham
Leave a Reply