Di tengah semakin ketatnya persaingan bisnis dan meningkatnya tuntutan kualitas dari konsumen, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dihadapkan pada satu pertanyaan penting: perlukah produk UMKM memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI)? Apakah SNI hanya berlaku untuk perusahaan besar, atau justru menjadi peluang emas bagi UMKM untuk naik kelas?
SNI, sebagai standar resmi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), bertujuan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kelayakan produk. Bagi banyak UMKM, SNI sering dianggap sebagai sesuatu yang rumit, mahal, dan hanya cocok untuk skala industri. Padahal, jika dipahami dan dimanfaatkan dengan benar, SNI justru bisa menjadi pintu masuk menuju pasar yang lebih luas, termasuk ekspor.
Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang apa itu SNI, jenis produk yang wajib SNI, proses pengurusannya, manfaat dan tantangannya, serta apakah benar SNI layak untuk diurus oleh UMKM. Kita akan mengulas dari sisi hukum, bisnis, dan praktis agar pelaku usaha tidak ragu mengambil keputusan yang tepat.
Apa Itu SNI?
SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan bersifat sukarela maupun wajib tergantung pada jenis produk.
SNI dapat mencakup aspek:
- Kualitas produk
- Keamanan konsumen
- Proses produksi
- Bahan baku
- Kemasan dan pelabelan
SNI menjadi wajib untuk produk-produk tertentu yang berhubungan langsung dengan keselamatan konsumen atau lingkungan hidup. Sedangkan untuk produk lain, SNI bersifat sukarela, namun tetap bernilai tinggi untuk meningkatkan daya saing.
Produk yang Wajib SNI (SNI Wajib)
Beberapa contoh produk yang harus memiliki SNI untuk dapat diedarkan secara legal:
| Produk | Wajib SNI Sejak |
|---|---|
| Helm pengendara motor | 2009 |
| Mainan anak-anak | 2014 |
| Air minum dalam kemasan (AMDK) | 2021 |
| Kabel listrik | 2012 |
| Baja tulangan beton | 2010 |
| Garam konsumsi beryodium | 2012 |
Jika UMKM bergerak di sektor-sektor tersebut, maka memiliki sertifikat SNI adalah kewajiban hukum, bukan pilihan.
SNI Sukarela: Apakah Perlu bagi UMKM?
Meski tidak diwajibkan, UMKM tetap bisa mengajukan sertifikasi SNI untuk produknya secara sukarela. Biasanya untuk:
- Makanan ringan dan minuman (selain AMDK)
- Produk kerajinan
- Pakaian dan produk tekstil
- Produk peralatan rumah tangga
Keuntungannya? Banyak. Terutama dari sisi branding, kepercayaan pasar, dan kesiapan ekspor. Bahkan, banyak buyer ritel modern (supermarket, marketplace besar, distributor ekspor) mensyaratkan SNI sebagai standar minimum.
Manfaat Memiliki SNI untuk UMKM
✅ 1. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen
SNI menjadi jaminan kualitas. Konsumen akan merasa lebih aman dan percaya terhadap produk UMKM yang telah disertifikasi.
✅ 2. Mempermudah Akses ke Pasar Modern
Toko retail modern, e-commerce besar, dan mitra bisnis sering menjadikan SNI sebagai syarat masuk produk.
✅ 3. Mendukung Ekspor
Produk dengan SNI akan lebih mudah menyesuaikan dengan standar internasional (ISO, HACCP, dsb). Beberapa negara tujuan ekspor bahkan mengakui SNI.
✅ 4. Memperkuat Citra dan Branding Produk
Label “SNI” memberi kesan profesional, standar tinggi, dan memperkuat nilai jual di tengah persaingan pasar.
✅ 5. Mendorong Pembiayaan dan Kemitraan
Lembaga pembiayaan dan investor cenderung lebih percaya pada usaha dengan standar mutu seperti SNI.
Proses Mengurus Sertifikat SNI
A. Identifikasi Jenis SNI
- Cek apakah produk memiliki SNI wajib atau sukarela di situs www.bsn.go.id
- Gunakan menu SNI Search berdasarkan nama produk atau KBLI
B. Pengajuan Permohonan
- Ajukan permohonan ke Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang ditunjuk BSN
- Bisa dilakukan melalui OSS untuk perizinan awal dan integrasi dokumen
C. Audit dan Pengujian Produk
- Tim auditor dari LSPro akan datang ke lokasi produksi
- Sampel produk akan diuji di laboratorium terakreditasi
- Proses ini memastikan produk benar-benar sesuai dengan standar
D. Penerbitan SPPT-SNI
- Jika produk lulus uji, akan diterbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)
- Sertifikat berlaku 3 tahun dan harus diaudit ulang secara berkala
Biaya dan Tantangan Sertifikasi SNI
💸 Biaya
- Audit: Rp5 juta – Rp15 juta (tergantung jenis produk)
- Uji laboratorium: bervariasi sesuai produk
- Pendaftaran: gratis melalui OSS, namun biaya LSPro tetap berlaku
Untuk UMKM, biaya ini bisa terasa berat. Namun pemerintah memiliki program subsidi biaya sertifikasi SNI bagi UMKM, terutama untuk sektor strategis seperti makanan dan minuman.
⚠️ Tantangan Umum
- Produksi belum standar (belum konsisten kualitasnya)
- Dokumentasi produksi tidak tertib
- Tempat usaha tidak memenuhi persyaratan teknis (sanitasi, layout, dll)
- Kurangnya informasi dan pendampingan
Program SNI Gratis untuk UMKM: Jangan Lewatkan!
BSN bersama Kementerian Koperasi dan UKM secara rutin membuka program “SNI Gratis” untuk UMKM. Dalam program ini, pelaku usaha dibantu:
- Pendaftaran
- Audit dan pengujian produk
- Pendampingan proses
Cara ikut program ini:
- Pantau website BSN atau Dinas Perindustrian setempat
- Siapkan NIB, sertifikat usaha, profil produk
- Daftar secara kolektif (bisa lewat komunitas UMKM, koperasi, dsb)
Apakah SNI Untung atau Rugi bagi UMKM?
✅ Untung, Jika:
- Produk sudah siap masuk pasar luas
- UMKM ingin ekspansi ke ritel modern atau ekspor
- Produksi stabil dan konsisten
- Ingin membangun kepercayaan dan reputasi jangka panjang
⚠️ Rugi (sementara), Jika:
- Produksi belum stabil
- Tidak ada rencana ekspansi
- UMKM masih dalam tahap bertahan hidup (biaya bisa menjadi beban)
Namun, dalam jangka panjang, SNI hampir selalu memberikan keuntungan kompetitif, terutama saat pasar semakin selektif terhadap mutu dan legalitas.
Sertifikat SNI bukanlah beban, melainkan peluang. Di era konsumen yang semakin cerdas dan selektif, mutu dan legalitas produk menjadi pembeda utama. Meski butuh proses dan biaya, manfaat yang diberikan SNI jauh melampaui pengorbanan awal.
Bagi UMKM yang siap tumbuh dan membuka pasar lebih luas, SNI adalah langkah nyata untuk membangun usaha yang berkualitas dan terpercaya. Jangan ragu untuk mengambil langkah ini bersama pendamping profesional seperti CoLegal Indonesia, proses SNI bisa menjadi lebih mudah dan terjangkau.
Leave a Reply