Surabaya, 14 April 2025 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengingatkan semua wajib pajak, baik individu maupun badan, untuk melaporkan seluruh kekayaan mereka secara menyeluruh dan jujur dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pelaporan aset yang transparan bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah bijak untuk menghindari sanksi dan denda yang dapat berdampak negatif pada keuangan.

Dalam pernyataan resminya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menekankan bahwa harta yang tidak dilaporkan dapat membawa risiko hukum di masa mendatang. Saat ini, pemerintah memiliki akses data yang luas, termasuk dari lembaga keuangan dalam dan luar negeri melalui sistem Automatic Exchange of Information (AEoI).

“Tidak melaporkan harta dengan benar memiliki risiko tinggi, karena DJP dapat mendeteksi aset yang tidak terungkap melalui basis data internasional dan kerja sama dengan instansi lainnya. Jika hal ini terjadi, wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga 200% dari pajak yang kurang dibayar,” jelas Dwi.

---

Keutamaan Pelaporan Harta dalam SPT

Dalam SPT Tahunan, wajib pajak diharuskan mencantumkan seluruh aset yang dimiliki per 31 Desember tahun pajak, antara lain:

• Tanah dan bangunan
• Kendaraan bermotor
• Tabungan dan deposito
• Saham dan obligasi
• Emas, logam mulia, dan koleksi berharga
• Usaha atau investasi

Seluruh harta tersebut harus dilaporkan berdasarkan nilai pasar yang wajar. Meskipun pelaporan ini tidak langsung dikenai pajak, hal tersebut menjadi dasar untuk menilai kapasitas ekonomi wajib pajak.

“Sering kali terdapat kesalahpahaman. Banyak orang ragu melaporkan aset karena takut akan pajak. Padahal, selama asal usul dana tersebut jelas, harta itu hanya dicatat sebagai bagian dari profil kekayaan, bukan dikenakan pajak secara langsung,” tambah Dwi.

---

Manfaat Jangka Panjang dan Kepatuhan Pajak

Melaporkan harta secara penuh juga akan mempermudah proses pemeriksaan pajak di masa mendatang. Wajib pajak yang konsisten dalam laporan harta yang akurat berpotensi mendapatkan status wajib pajak patuh, sehingga lebih mudah mengakses insentif fiskal dari pemerintah, seperti pembebasan sanksi administratif atau pengurangan pajak tertentu.

Di sisi lain, DJP mengingatkan bahwa pelaporan yang tidak sesuai dapat menyebabkan tunggakan pajak tersembunyi yang dapat ditagih kapan saja melalui ketetapan pajak, ditambah risiko sanksi dan bunga.

---

Fasilitas Pengungkapan Sukarela

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya secara sukarela melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum pernah diungkapkan dengan tarif pajak yang lebih ringan, tanpa risiko sanksi administratif.

Meskipun program tersebut telah berakhir pada pertengahan 2022, DJP tetap membuka kesempatan bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembetulan SPT atau pelaporan tambahan melalui mekanisme formal.

---

Transparansi sebagai Strategi

Melaporkan harta secara jujur bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan dari risiko hukum dan finansial di masa depan. Dalam era keterbukaan informasi dan integrasi data antarnegara, transparansi menjadi strategi cerdas yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap wajib pajak.

“Daripada dihantui ketidakpastian karena harta yang tidak tercatat, lebih baik jujur sejak awal. Negara menghargai wajib pajak yang patuh, dan banyak manfaat yang akan kembali kepada masyarakat,” tutup Dwi.

Jika Anda masih merasa bingung tentang cara melaporkan harta dengan benar atau khawatir akan adanya kesalahan dalam pengisian SPT, menggunakan jasa profesional bisa menjadi pilihan yang bijak. CoLegal Indonesia siap menjadi mitra tepercaya Anda, membantu mengelola kewajiban perpajakan dengan cara yang aman, efisien, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Jangan tunggu sampai muncul masalah. Lindungi diri Anda dengan kepatuhan yang terencana bersama CoLegal Indonesia. “

Untuk konsultasi dan layanan lebih lanjut, silakan kunjungi www. colegal. id  atau hubungi tim CoLegal Indonesia dengan klik disini.