Colegal Indonesia: Memahami Perbedaan SKK dan SKA dalam Dunia Konstruksi

Dalam industri konstruksi yang terus berkembang, sertifikasi menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dua sertifikasi utama yang sering dibahas adalah Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Sertifikat Keahlian (SKA). Meskipun keduanya bertujuan untuk menilai kompetensi individu dalam bidang konstruksi, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya yang penting untuk dipahami oleh para profesional di sektor ini.

Apa Itu SKK dan SKA?

Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)

SKK adalah sertifikat yang diberikan sebagai bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan tenaga kerja di sektor konstruksi. SKK menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam industri konstruksi. Sertifikat ini mencakup berbagai jenjang kompetensi, mulai dari tenaga kerja terampil hingga tenaga ahli, dan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bermitra dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) serta diawasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sertifikat Keahlian (SKA)

SKA adalah sertifikat yang diberikan kepada individu yang memiliki keahlian dalam aspek teknis proyek konstruksi. SKA menegaskan bahwa individu tersebut mampu memberikan kontribusi profesional di bidang konstruksi yang lebih kompleks. Sertifikat ini biasanya ditujukan untuk tenaga ahli yang terlibat dalam perencanaan, pengawasan, atau manajemen proyek berskala besar, dan diterbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh LPJK.

Perbedaan Utama antara SKK dan SKA

1. Penyebutan dan Jenjang Sertifikasi Perbedaan utama terletak pada istilah dan cakupan jenjangnya. SKA digunakan untuk mengakui keahlian individu dalam proyek konstruksi berskala menengah hingga besar, dengan tiga tingkat yaitu muda, madya, dan utama. Sementara SKK menilai kompetensi tenaga kerja dalam jenjang terampil, teknis/analisis, dan ahli, mencakup sembilan level kualifikasi, yaitu mulai dari jenjang 2 sampai dengan jenjang 9.
2. Penerbit Sertifikat SKA diterbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh LPJK. Sebaliknya, SKK diterbitkan oleh LSP yang bermitra dengan LPJK dan diawasi oleh BNSP. Hal ini menjadikan SKK lebih terstandarisasi secara nasional.
3. Target Pemegang Sertifikat SKA dikhususkan bagi tenaga ahli yang bertugas dalam perencanaan, pengawasan, atau manajemen proyek berskala besar. Di sisi lain, SKK mencakup tenaga kerja konstruksi dari semua jenjang, baik yang bekerja langsung di lapangan maupun yang menangani aspek teknis.
4. Durasi Berlaku Sertifikat Masa berlaku SKA adalah 3 tahun setelah diterbitkan, sedangkan SKK memiliki masa berlaku yang lebih panjang yaitu 5 tahun.

Fungsi dan Manfaat SKK dan SKA

Fungsi SKK

• Menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai dengan standar industri konstruksi.
• Menjadi syarat untuk mengikuti proyek konstruksi, terutama yang dikelola oleh pemerintah atau perusahaan besar.
• Meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas tenaga kerja di bidang konstruksi.

Fungsi SKA

• Mengakui keahlian individu dalam aspek teknis dan manajerial proyek konstruksi.
• Menjadi syarat untuk menduduki posisi strategis dalam proyek konstruksi berskala besar.
• Meningkatkan peluang karir dan kepercayaan dari klien atau pemberi kerja.

Proses Pengurusan SKK dan SKA

Pengurusan SKK

1. Syarat Administratif dan Dokumen Pendukung Calon pemegang SKK harus menyiapkan dokumen seperti identitas diri, ijazah, dan bukti pengalaman kerja di bidang konstruksi.
2. Proses Asesmen dan Verifikasi Kompetensi Calon akan mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP, yang mencakup penilaian terhadap keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja.
3. Biaya Pengurusan dan Estimasi Waktu Biaya dan waktu pengurusan SKK bervariasi tergantung pada LSP yang dipilih dan jenjang sertifikasi yang diajukan.

Pengurusan SKA

1. Syarat Administratif dan Dokumen Pendukung Calon pemegang SKA harus menyiapkan dokumen seperti identitas diri, ijazah yang relevan dengan bidang keahlian, dan bukti pengalaman kerja.
2. Proses Asesmen dan Verifikasi Kompetensi Asosiasi profesi akan melakukan penilaian terhadap kompetensi teknis dan manajerial calon pemegang SKA.
3. Biaya Pengurusan dan Estimasi Waktu Biaya dan waktu pengurusan SKA juga bervariasi tergantung pada asosiasi profesi yang dipilih dan tingkat sertifikasi yang diajukan.

Memahami perbedaan antara SKK dan SKA sangat penting bagi tenaga kerja dan perusahaan di bidang konstruksi. SKK lebih menekankan pada pengakuan kompetensi kerja di berbagai jenjang, sementara SKA fokus pada pengakuan keahlian teknis dan manajerial untuk proyek berskala besar. Kedua sertifikat ini memiliki peran vital dalam memastikan bahwa proyek konstruksi dijalankan oleh tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Oleh karena itu, memilih sertifikasi yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab dalam proyek konstruksi akan meningkatkan kredibilitas dan peluang sukses dalam industri ini.

---