Sejak tahun 2021, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan kebijakan integrasi antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mereformasi sistem perpajakan nasional agar lebih terintegrasi, efisien, dan berbasis data tunggal.

Alasan Pentingnya Pemadanan NIK dan NPWP

Transformasi digital yang dilakukan oleh DJP bertujuan untuk mengonsolidasikan berbagai data wajib pajak, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan. Pemadanan NIK dan NPWP dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menetapkan bahwa NIK akan berfungsi sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia.

Beberapa manfaat dari kebijakan ini meliputi:

• Penyederhanaan administrasi perpajakan.
• Peningkatan kepatuhan pajak melalui data yang lebih akurat.
• Kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan secara daring.

Dengan demikian, masyarakat hanya perlu menggunakan satu nomor (NIK) untuk berbagai urusan perpajakan tanpa harus membuat atau menghafal nomor lain seperti yang terjadi sebelumnya.

Siapa Saja yang Wajib Melakukan Pemadanan?

Pemadanan ini diwajibkan untuk:

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang telah memiliki NPWP 15 digit.
2. Wajib Pajak baru yang akan mendaftar dan belum memiliki NPWP.
3. Wajib Pajak yang ingin mengakses sistem administrasi DJP secara online, seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, atau DJP Online.

Sementara itu, Wajib Pajak badan atau instansi masih tetap menggunakan NPWP 15 digit seperti biasa.

Batas Waktu Pemadanan NIK-NPWP

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemerintah menetapkan bahwa mulai 1 Juli 2024, penggunaan NIK sebagai NPWP resmi akan sepenuhnya berlaku. Artinya, seluruh sistem administrasi perpajakan hanya akan mengenali NIK sebagai NPWP untuk orang pribadi.

Apabila Wajib Pajak belum melakukan pemadanan sebelum batas waktu tersebut, maka:

• Wajib Pajak tidak dapat menggunakan layanan DJP Online.
• Proses pelaporan SPT Tahunan dan layanan perpajakan lainnya dapat terhambat.
• Potensi sanksi administratif dapat dikenakan karena dianggap tidak mematuhi ketentuan perpajakan.

Cara Cek dan Melakukan Pemadanan NIK dan NPWP

Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk melakukan pemadanan:

1. Masuk ke DJP Online

• Kunjungi [https://djponline. pajak. go. id](https://djponline. pajak. go. id)
• Login dengan NPWP dan kata sandi yang telah terdaftar

1. Verifikasi Profil

• Klik menu Profil di dashboard akun DJP
• Periksa apakah NIK Anda sudah terisi di kolom data identitas
• Jika belum, isi NIK sesuai KTP, kemudian klik “Validasi”

1. Pemadanan Otomatis

• Sistem akan mencocokkan NIK dengan data dari Dukcapil
• Jika cocok, status akan berubah menjadi “Valid”
• Jika tidak valid, periksa apakah data seperti nama dan tanggal lahir sudah sesuai

1. Simpan dan Selesai

• Setelah NIK tervalidasi, simpan perubahan
• Anda kini dapat menggunakan NIK sebagai NPWP

Kendala Umum yang Dihadapi Saat Pemadanan

Dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang menemui kendala saat mencoba memadankan NIK dan NPWP. Berikut beberapa masalah umum beserta solusinya:

• Data Tidak Valid
• Penyebab utama biasanya adalah perbedaan penulisan nama atau tanggal lahir antara data DJP dan Dukcapil
• Solusi: Perbarui data di Dinas Dukcapil setempat atau hubungi layanan DJP
• Tidak Bisa Login ke DJP Online
• Hal ini bisa terjadi jika akun Anda masih menggunakan NPWP yang lama dan belum diperbarui
• Solusi: Reset kata sandi melalui email atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
• Sistem Error atau Lemot
• Pada masa transisi atau menjelang batas waktu, sistem mungkin mengalami padatnya pengguna
• Solusi: Cobalah akses di luar jam sibuk atau gunakan browser yang berbeda.

Apa Saja Perubahan Setelah NIK Menjadi NPWP?

Setelah proses pemadanan berhasil, Anda akan melihat beberapa perubahan signifikan:

• NIK (yang terdiri dari 16 digit) akan menjadi identitas utama Anda dalam sistem perpajakan.
• NPWP dengan 15 digit masih dapat digunakan selama periode transisi, namun mulai 1 Juli 2024, hanya NIK yang akan berlaku sepenuhnya.
• Surat elektronik dan dokumen perpajakan seperti SPT dan Bukti Potong akan menggunakan NIK sebagai referensi identitas Anda.

Perlindungan Data dan Keamanan

Salah satu kekhawatiran yang sering muncul di masyarakat adalah mengenai keamanan data pribadi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memastikan bahwa proses pemadanan dan penyimpanan data dilakukan dengan metode enkripsi yang sesuai dengan standar keamanan informasi. Selain itu, penggunaan NIK tidak akan mengakibatkan kebocoran data kepada instansi lain tanpa izin dari pemilik.

Meskipun demikian, Anda disarankan untuk selalu:

• Tidak membagikan NIK dan akses akun DJP Online Anda kepada orang lain.
• Secara rutin mengganti kata sandi akun DJP Online.
• Waspada terhadap email atau pesan mencurigakan yang mengatasnamakan DJP.

---

Pemadanan antara NIK dan NPWP merupakan langkah penting dalam menyederhanakan administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan mengandalkan satu nomor identitas (NIK), wajib pajak dapat lebih mudah dan efisien dalam mengakses berbagai layanan perpajakan. Proses pemadanan ini tidak hanya membantu pemerintah menciptakan basis data yang lebih terintegrasi, tetapi juga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Oleh karena itu, jangan menunda-nunda. Pastikan Anda segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP sebelum batas waktu yang ditentukan. Jika menemui kesulitan, manfaatkan layanan bantuan dari DJP atau kunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan solusi.