Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, yang lebih dikenal sebagai PPh 25, merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak (WP) Badan maupun WP Orang Pribadi tertentu untuk melakukan pembayaran angsuran PPh setiap bulan berdasarkan estimasi pajak terutang tahun berjalan. Keberadaan PPh 25 bertujuan mendistribusikan beban pajak tahunan menjadi simulasi angsuran bulanan sehingga WP tidak mengalami kesulitan arus kas saat pelunasan terakhir. Artikel ini membahas definisi, dasar hukum, mekanisme perhitungan, tata cara pembayaran, pelaporan, serta kiat-kiat agar kewajiban PPh 25 dapat dipenuhi dengan tepat dan efisien.
Dasar Hukum dan Ruang Lingkup
PPh 25 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur lebih rinci mekanisme penyetoran dan pelaporan. Secara umum:
- WP Badan (PT, CV, koperasi, yayasan) wajib melakukan angsuran PPh 25 apabila memiliki PPh terutang berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya.
- WP Orang Pribadi dalam bentuk usaha atau profesi tertentu juga diwajibkan angsuran jika PPh terutang tahun lalu melebihi batas yang ditetapkan (misalnya di atas Rp 1,5 juta).
Mekanisme ini tidak berlaku untuk WP Orang Pribadi tanpa usaha/profesi (karyawan tanpa tambahan usaha) karena PPh mereka dipotong oleh pemberi kerja (PPh Pasal 21).
Mekanisme Perhitungan Angsuran
Perhitungan angsuran PPh 25 didasarkan pada estimasi PPh terutang tahun berjalan. Beberapa pendekatan yang biasa digunakan adalah:
- Mengacu pada SPT Tahunan Tahun Sebelumnya
WP Badan atau Orang Pribadi dengan usaha menghitung rata-rata PPh terutang tahun lalu, lalu membagi jumlah tersebut menjadi 12 kali angsuran bulanan. - Estimasi Realistis Untuk Tahun Berjalan
WP yang memiliki pola usaha berubah drastis (pertumbuhan atau kontraksi) dapat membuat perkiraan arus laba-rugi tahun ini, menghitung estimasi laba kena pajak dan tarifnya, kemudian membaginya sama rata. - Rekomendasi Konsultan Pajak
Dalam praktik korporasi menengah/besar, perhitungan sering dikoordinasikan dengan konsultan pajak yang mempertimbangkan siklus bisnis, seasonality, dan insentif fiskal (misalnya tax holiday).
Secara formula sederhana:
Angsuran PPh 25 per bulan = Estimasi PPh Terutang Tahun Berjalan ÷ 12
WP dapat memperbarui estimasi ini sepanjang tahun—misalnya setelah kuartal pertama terdapat perubahan signifikan, diperkenankan mengajukan revisi perhitungan angsuran.
Tata Cara Pembayaran
Pembayaran angsuran PPh 25 dilakukan melalui mekanisme e-Billing Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berikut langkah umumnya:
- Generate Kode Billing
Melalui akun DJP online (https://pajak.go.id), pilih menu e-Billing, kemudian “Buat Kode Billing.” Masukkan jenis pajak (PPh 25), periode (masa pajak bulan berjalan), dan jumlah angsuran sesuai hasil perhitungan. - Bayar ke Bank/Pos Persepsi atau ATM
Setelah kode billing tampil, WP dapat membayar melalui internet banking, mobile banking, ATM, teller bank persepsi, atau kantor pos. Pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. - Cetak Bukti Setoran (SSP)
Setelah pembayaran berhasil, sistem akan mencetak Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik sebagai bukti pembayaran yang sah. - Pencatatan Internal
WP mencatat SSP sebagai beban pajak yang sudah dibayar di akun anggaran, sekaligus memantau bahwa pembayaran tidak terlambat agar terhindar denda.
Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur nasional, batas pembayaran bergeser ke hari kerja berikutnya.
Pelaporan dan Rekonsiliasi
Walaupun pembayaran PPh 25 dilakukan setiap bulan, WP tetap wajib melaporkan SPT Masa PPh 25 setiap akhir masa pajak (per bulan atau triwulan, tergantung jenis WP):
- SPT Masa PPh 25/29
Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak. Formulir yang dipakai adalah 1771–I (WP Badan) atau 1770–S/1770–SS (WP Orang Pribadi usaha). - Rekonsiliasi dengan SPT Tahunan
Saat pelaporan SPT Tahunan (Formulir 1771 untuk WP Badan, 1770 untuk WP OP usaha/profesi), seluruh angsuran PPh 25 yang telah dibayar sepanjang tahun disesuaikan dengan PPh terutang akhir.- Jika total angsuran melebihi PPh terutang, kelebihan dibolehkan sebagai kredit pajak dan dapat diminta restitusi atau dikompensasikan ke tahun berikutnya.
- Jika total angsuran kurang, WP wajib membayar selisih sebelum batas pelaporan SPT Tahunan.
Sanksi dan Denda
Keterlambatan atau kurang bayar angsuran PPh 25 berpotensi menimbulkan:
- Sanksi Denda Keterlambatan: 2% per bulan dihitung dari jumlah angsuran yang terlambat dibayar, mulai hari pertama setelah jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.
- Bunga Kurang Bayar: Jika pada pelaporan SPT Tahunan ditemukan kekurangan, dikenakan bunga 2% per bulan sejak akhir masa pajak hingga tanggal pembayaran.
Oleh karena itu, manajemen cash flow dan sistem pengingat sangat penting untuk meminimalkan risiko finansial.
Manfaat Pembayaran Teratur
- Mengelola Arus Kas Lebih Stabil
Dibandingkan membayar sekaligus di akhir tahun, angsuran bulanan membuat proyeksi kas lebih teratur. - Menghindari Akumulasi Pajak Terutang Besar
Pembayaran berkala mencegah beban pajak menumpuk dan meminimalkan risiko kesulitan likuiditas. - Kesinambungan Kepatuhan
WP yang disiplin bayar angsuran cenderung memiliki reputasi baik di mata otoritas pajak—mempermudah akses pelayanan, misalnya permohonan restitusi atau fasilitas fiskal. - Fleksibilitas Revisi Estimasi
Jika kondisi usaha berubah, WP dapat menyesuaikan jumlah angsuran tanpa harus menunggu SPT Tahunan.
Tips Memenuhi Kewajiban PPh 25
- Automasi Pengingat
Manfaatkan fitur reminder di sistem akuntansi atau ERP—email dan SMS satu minggu sebelum tanggal 15. - Integrasi Data Keuangan
Hubungkan sistem perbankan dan software akuntansi untuk memudahkan input transaksi dan rekonsiliasi real time. - Rutin Meninjau Estimasi
Setiap kuartal, bandingkan realisasi laba kena pajak dengan estimasi di awal tahun; revisi jika terdapat penyimpangan signifikan. - Konsultasi Berkala
Libatkan konsultan pajak atau tim internal untuk memastikan metode perhitungan sesuai dengan peraturan terbaru dan memanfaatkan fasilitas insentif. - Dokumentasi Lengkap
Simpan SSP dan bukti dokumen pendukung (misalnya perhitungan estimasi) untuk kelancaran audit atau pemeriksaan pajak.
PPh 25 memainkan peran penting dalam tata kelola pajak perusahaan dan membantu WP menghindari beban besar di akhir tahun. Dengan memahami dasar hukum, mekanisme perhitungan, tata cara pembayaran, serta memastikan kepatuhan melalui pelaporan tepat waktu, WP dapat meminimalkan denda dan mengoptimalkan arus kas. Automasi, integrasi sistem, serta tinjauan berkala akan meningkatkan akurasi estimasi dan ketepatan pembayaran, sehingga kewajiban pajak terpenuhi tanpa mengganggu aktivitas operasional. Semoga artikel ini membantu Anda memahami dan mengelola PPh 25 dengan lebih baik.
Leave a Reply