Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) mengeluhkan sulitnya mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Entah itu melalui pinjaman bank, investor, atau program pemerintah, kendalanya sering sama: tidak memiliki dokumen keuangan yang lengkap. Salah satu dokumen terpenting namun sering diabaikan adalah laporan pajak.
Laporan pajak bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan cerminan keuangan usaha yang sangat bernilai di mata pihak ketiga. Tanpa laporan pajak yang tertib, pelaku usaha akan kesulitan menunjukkan kredibilitas dan kinerja keuangan mereka. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam mengapa laporan pajak penting dalam proses pendanaan usaha, serta bagaimana UMKM bisa mulai membangun kepatuhan pajak sebagai bagian dari strategi finansial.
1. Laporan Pajak: Bukti Usaha yang Kredibel
Setiap pelaku usaha pasti ingin terlihat meyakinkan di mata calon pemberi dana. Baik itu bank, investor swasta, koperasi, maupun lembaga pembiayaan pemerintah, semua membutuhkan indikator nyata bahwa usaha yang akan didanai itu layak dan aman. Salah satu indikator paling kuat adalah:
- NPWP yang aktif
- SPT Tahunan
- Pembayaran pajak secara rutin (misalnya PPh Final 0,5%)
- Pelaporan PPN (bagi PKP)
- Dokumen pendukung lain seperti faktur pajak atau bukti setor
Laporan pajak menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki omzet, keuntungan, dan tanggung jawab hukum, bukan sekadar aktivitas informal yang tidak terukur. Bagi pihak eksternal, ini penting untuk menilai kelayakan pemberian dana.
2. Mengapa Bank Sangat Memperhatikan Pajak
Bank merupakan salah satu sumber pendanaan usaha yang paling umum. Namun, untuk bisa mendapatkan pinjaman dari bank, pelaku usaha harus memenuhi berbagai syarat administratif, termasuk:
- Bukti legalitas usaha (NIB, SIUP, TDP)
- Laporan keuangan minimal 1–2 tahun terakhir
- Bukti kepemilikan rekening bank aktif
- Dokumen perpajakan
Laporan pajak sangat diperhatikan karena:
- Menjadi indikator omzet dan profit usaha
SPT Tahunan mencerminkan berapa besar penghasilan usaha secara resmi. - Membuktikan kedisiplinan usaha dalam mengelola administrasi
Bank menyukai peminjam yang tertib, bukan yang sembarangan. - Membantu bank menghitung risiko kredit
Jika usaha sudah terbiasa membayar pajak rutin, artinya arus kasnya cukup sehat.
Tanpa laporan pajak, bank sulit menilai seberapa kuat kemampuan usaha untuk membayar cicilan. Bahkan usaha dengan omzet besar sekalipun bisa ditolak jika tidak memiliki catatan pajak.
3. Laporan Pajak untuk Menarik Investor
Berbeda dengan bank, investor umumnya menanamkan dana dengan imbal hasil berupa bagi hasil atau saham. Namun, kesamaan utama mereka adalah: butuh transparansi. Investor profesional tidak akan berani menaruh dana ke bisnis yang “abu-abu” secara administrasi dan pajak.
Dengan menunjukkan laporan pajak yang rapi, pelaku usaha bisa:
- Meyakinkan investor bahwa usaha tersebut beroperasi secara legal
- Menunjukkan pertumbuhan pendapatan secara konsisten dari tahun ke tahun
- Menawarkan dividen atau return on investment (ROI) berdasarkan data nyata
- Membangun kepercayaan dan reputasi profesionalisme
Investor juga akan lebih mudah membuat perjanjian kerja sama jika usaha tersebut sudah tertib dalam pelaporan pajak dan keuangan.
4. Pajak dan Akses Program Pemerintah
Pemerintah Indonesia memiliki berbagai program pendanaan untuk UMKM, antara lain:
- KUR (Kredit Usaha Rakyat)
- LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir)
- Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
- Program Inkubasi Usaha
- Insentif dan hibah dari kementerian atau pemerintah daerah
Semua program ini memiliki syarat yang hampir sama:
- Usaha harus legal dan memiliki NIB
- Pemilik usaha harus memiliki NPWP
- Pelaku usaha harus memiliki catatan pajak atau laporan penghasilan
- Dalam beberapa kasus, diminta bukti bayar pajak atau SPT Tahunan
Artinya, UMKM yang tidak patuh pajak akan terpinggirkan dari berbagai program yang sebenarnya bisa menjadi batu loncatan usaha.
5. Laporan Pajak sebagai Bagian dari Due Diligence
Due diligence adalah proses audit atau penilaian yang dilakukan oleh pihak ketiga (bank, investor, partner) sebelum memutuskan kerja sama. Dalam proses ini, laporan pajak menjadi salah satu dokumen krusial yang akan diperiksa, bersama:
- Laporan keuangan
- Kontrak usaha
- Legalitas hukum
- Izin operasional
Jika laporan pajak tidak tersedia, tidak lengkap, atau bahkan menunjukkan tunggakan, maka due diligence bisa langsung dihentikan. Ini menandakan bahwa tanpa laporan pajak, peluang kolaborasi atau pendanaan langsung tertutup.
6. Tantangan UMKM dalam Menyusun Laporan Pajak
Meskipun penting, banyak pelaku UMKM masih kesulitan dalam menyusun laporan pajak. Beberapa tantangan umum meliputi:
- Tidak tahu cara menghitung pajak sendiri
- Belum memiliki NPWP atau NIB
- Transaksi usaha masih tercampur dengan keuangan pribadi
- Tidak menyimpan bukti transaksi secara tertib
- Takut kena pajak besar jika mulai melapor
Namun, semua tantangan ini bisa diatasi dengan pendekatan bertahap dan edukasi yang memadai.
7. Solusi: Membangun Kepatuhan Pajak Secara Bertahap
Berikut langkah-langkah praktis agar UMKM bisa mulai memanfaatkan laporan pajak untuk mendukung pertumbuhan usaha:
A. Buat Identitas Usaha
- Urus NIB melalui OSS
- Buat NPWP jika belum punya
- Daftarkan usaha sebagai PKP jika omzet sudah mendekati Rp500 juta
B. Pisahkan Keuangan Pribadi dan Usaha
- Gunakan rekening bank khusus untuk usaha
- Catat semua pemasukan dan pengeluaran usaha secara teratur
C. Mulai Lapor Pajak
- Gunakan skema PPh Final 0,5% jika omzet < Rp4,8 miliar
- Lapor SPT Tahunan tepat waktu
- Pelajari pelaporan di platform Coretax
D. Gunakan Aplikasi Pembukuan Sederhana
- Seperti BukuWarung, Mekari Jurnal, atau Excel
- Gunakan spreadsheet untuk mencatat omzet dan beban
E. Konsultasi dengan Konsultan Pajak atau Kantor Pajak
- Jika bingung, minta pendampingan dari AR (Account Representative) di KPP terdekat
8. Studi Kasus: Toko Kelontong Dapat Modal Usaha Karena Laporan Pajak
Nama Usaha: “Toko Rahma”
Lokasi: Surabaya
Jenis Usaha: Sembako rumahan
Omzet: Rp300 juta per tahun
Rahma sudah 2 tahun menggunakan skema PPh Final 0,5% dan rutin melapor SPT Tahunan. Saat mengajukan KUR sebesar Rp25 juta ke bank, Rahma menyertakan:
- SPT Tahunan 2 tahun terakhir
- Bukti setor PPh bulanan
- Rekening usaha
Hasilnya? Pengajuan pinjamannya disetujui dalam waktu 3 minggu, tanpa jaminan karena dokumen pajaknya lengkap. Uang digunakan untuk membeli etalase dan memperbesar stok barang.
9. Laporan Pajak Adalah Investasi Jangka Panjang
Laporan pajak bukan hanya untuk memenuhi kewajiban negara, tetapi juga alat strategis untuk membuka peluang pendanaan, kerja sama, dan ekspansi bisnis. Bagi pelaku usaha, memiliki catatan pajak yang rapi dan jujur adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang memberikan banyak manfaat:
- Menarik minat bank dan investor
- Membuka akses program pemerintah
- Meningkatkan profesionalitas usaha
- Mempermudah ekspansi dan waralaba
- Menghindari sanksi dan kerugian hukum
Mulailah dari langkah kecil. Laporkan penghasilan, bayar pajak tepat waktu, dan susun pembukuan secara sederhana. Dengan konsistensi, laporan pajak akan menjadi modal yang tak terlihat, tapi sangat menentukan dalam perjalanan bisnis kamu.
Leave a Reply