Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling umum digunakan di Indonesia. Salah satu ciri utama dari PT adalah adanya modal yang terbagi dalam bentuk saham, yang dimiliki oleh para pemegang saham. Dalam praktiknya, pembagian saham dalam PT bukan hanya soal pembagian kepemilikan, melainkan juga menyangkut hak, kewajiban, kontrol, dan bahkan strategi pengembangan perusahaan itu sendiri.
Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai pembagian saham dalam PT, mulai dari pengertian dasar, jenis-jenis saham, mekanisme pembagian, aspek hukum, hingga implikasi praktis dalam dunia usaha di Indonesia.
🧱 1. PENGERTIAN SAHAM DAN PT
Secara hukum, PT didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham.
Saham sendiri merupakan satuan nilai kepemilikan dalam sebuah PT. Setiap pemegang saham memiliki bagian dalam perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dalam praktiknya, saham juga menjadi alat utama untuk mengatur distribusi keuntungan (dividen), kontrol perusahaan (melalui hak suara), serta sebagai instrumen penggalangan dana (melalui penerbitan saham baru).
🧾 2. JENIS-JENIS SAHAM DALAM PT
Dalam sistem hukum Indonesia, secara umum terdapat dua jenis saham yang diakui, yaitu:
a. Saham Biasa (Common Shares)
Saham biasa merupakan jenis saham standar yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk:
- Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
- Menerima dividen sesuai keputusan RUPS
- Mendapat bagian dari aset perusahaan jika perusahaan dilikuidasi
b. Saham Preferen (Preferred Shares)
Saham preferen adalah jenis saham yang memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan saham biasa, seperti:
- Prioritas dalam pembagian dividen
- Prioritas dalam pembagian aset jika perusahaan dilikuidasi
- Kadang tidak memiliki hak suara, tergantung pada ketentuan anggaran dasar
Dalam praktiknya, perusahaan dapat membuat berbagai variasi saham preferen sesuai kebutuhan bisnis dan kesepakatan antara para pemegang saham, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
🧮 3. STRUKTUR MODAL DAN PEMBAGIAN SAHAM
Struktur permodalan PT terbagi atas:
- Modal Dasar: Total modal maksimum yang ditetapkan dalam anggaran dasar
- Modal Ditempatkan: Sebagian dari modal dasar yang telah disepakati akan disetor oleh pemegang saham
- Modal Disetor: Bagian dari modal ditempatkan yang sudah benar-benar dibayarkan
Contoh:
Jika sebuah PT memiliki modal dasar Rp1.000.000.000 dan sesuai ketentuan minimal 25% harus disetor, maka minimal Rp250.000.000 harus sudah disetor oleh para pemegang saham.
Pembagian saham dilakukan sesuai dengan porsi penyetoran modal. Misalnya:
- Investor A menyetor Rp150.000.000
- Investor B menyetor Rp100.000.000
Maka, jumlah modal disetor: Rp250.000.000
Investor A memiliki: 60% saham (150 juta / 250 juta)
Investor B memiliki: 40% saham
Setiap saham umumnya memiliki nilai nominal, misalnya Rp1.000 per lembar. Maka, 250.000 lembar saham mewakili modal disetor Rp250 juta.
📋 4. MEKANISME PEMBAGIAN SAHAM
Pembagian saham dalam PT umumnya dilakukan dalam beberapa tahap:
a. Pada saat pendirian PT
Para pendiri sepakat mengenai jumlah modal dasar, serta siapa yang menyetor berapa besar. Hal ini dituangkan dalam akta pendirian dan anggaran dasar.
b. Pada saat penambahan modal
Jika perusahaan membutuhkan tambahan dana, maka bisa dilakukan:
- Penerbitan saham baru (rights issue)
- Penyertaan modal oleh pemegang saham lama atau investor baru
Jika saham baru hanya dibeli oleh pemegang saham tertentu, akan terjadi dilusi kepemilikan bagi yang tidak ikut serta.
c. Dalam rangka pengalihan saham
Saham dapat dialihkan kepada pihak lain, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan perjanjian para pemegang saham (Shareholders Agreement). Pengalihan saham harus dibuat dalam akta dan dilaporkan ke Kemenkumham untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS).
📚 5. ATURAN HUKUM TERKAIT SAHAM
Beberapa poin hukum penting dalam pembagian saham PT menurut UU PT:
- Setiap saham memiliki hak suara kecuali ditentukan lain
- Saham tidak dapat dimiliki oleh PT sendiri
- Pemindahan saham dalam PT tertutup harus mendapatkan persetujuan RUPS jika diatur demikian dalam anggaran dasar
- Saham harus dicatat dalam DPS dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM
Di samping itu, untuk perusahaan terbuka (Tbk), berlaku juga ketentuan dari OJK dan BEI, termasuk kewajiban pelaporan kepemilikan, keterbukaan informasi, dan batas kepemilikan saham publik minimal 7,5%.
🧑⚖️ 6. PENGARUH SAHAM TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Jumlah saham menentukan besarnya hak suara dalam RUPS. Pemegang mayoritas saham biasanya memiliki kontrol terhadap arah strategis perusahaan, seperti:
- Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris
- Pengesahan laporan keuangan
- Perubahan anggaran dasar
- Aksi korporasi seperti merger, akuisisi, pembubaran perusahaan
Oleh karena itu, pembagian saham bukan hanya soal keuangan, tapi juga kekuasaan dalam struktur perusahaan.
🤝 7. KASUS PRAKTIS DAN STRATEGI PEMBAGIAN SAHAM
a. Pembagian Saham Pendiri
Dalam banyak startup, para pendiri membagi saham secara proporsional berdasarkan kontribusi awal, misalnya:
- CEO: 40%
- CTO: 30%
- CMO: 20%
- Advisor: 10%
Pembagian ini juga bisa dikaitkan dengan skema vesting — artinya, saham diberikan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu agar pendiri tetap berkontribusi dalam waktu yang cukup panjang.
b. Penyertaan Investor
Saat investor masuk, biasanya mereka akan mengambil sebagian saham dari total saham yang tersedia atau melalui penerbitan saham baru.
Contoh: Setelah pendanaan seri A, struktur saham bisa berubah:
- Pendiri: 60%
- Investor A: 25%
- ESOP (Employee Stock Option Pool): 15%
Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepemilikan dan insentif bagi karyawan.
💡 8. TANTANGAN DAN HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
Beberapa hal yang sering menjadi permasalahan dalam pembagian saham:
- Ketidakjelasan perjanjian awal antar pemegang saham
- Tidak adanya shareholders agreement
- Tidak dicatatkannya perubahan kepemilikan secara resmi
- Konflik antara pemilik modal dan pengelola (agency problem)
- Dilusi saham tanpa kompensasi atau pemberitahuan yang wajar
Untuk menghindari hal ini, penting bagi para pemilik saham untuk membuat perjanjian yang mengikat secara hukum dan terbuka sejak awal.
Pembagian saham dalam Perseroan Terbatas merupakan aspek fundamental dalam membentuk struktur perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Tidak hanya mencerminkan kepemilikan modal, saham juga menjadi instrumen utama dalam pembagian hak suara, dividen, dan pengendalian arah perusahaan.
Setiap keputusan mengenai pembagian atau pengalihan saham harus dilakukan dengan transparansi, legalitas yang jelas, serta kesepakatan yang mengikat antara para pemegang saham. Dengan pemahaman yang baik tentang pembagian saham, perusahaan dapat tumbuh secara profesional dan terhindar dari konflik internal di kemudian hari.
Leave a Reply