Peraturan baru tentang pajak bagi pemegang IUPK diatur dalam PMK No.81/2024, yang mencakup peran mereka sebagai pemungut pajak, penyetor, dan pelapor untuk PPN dan PPnBM. Tujuan utama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pertambangan, serta optimasi pendapatan pajak. IUPK yang memenuhi kriteria tertentu bertanggung jawab untuk mengumpulkan PPN dan PPnBM pada setiap transaksi barang dan jasa yang diterima dari pemasok yang terdaftar sebagai PKP.
- Landasan Regulasi
Melalui PMK Nomor 81/2024, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk operasi produksi ditunjuk sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor PPN serta PPnBM, dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan. - Kriteria Penunjukan
Berdasarkan Pasal 305 PMK 81/2024, penunjukan berlaku untuk IUPK yang:- Merupakan transformasi kontrak karya yang belum berakhir
- Beroperasi di pertambangan mineral
- Memiliki izin dari Menteri ESDM sebelum 31 Desember 2019
Cakup seluruh unit usaha (pusat & cabang) untuk memungut pajak atas barang/jasa yang diperoleh dari rekanan.
- Kewajiban Pemungutan
Pasal 306 mengharuskan IUPK memungut PPN dan/atau PPnBM untuk setiap penyerahan BKP/JKP dari PKP yang menjadi rekanan. - Perhitungan & Pengecualian
- Perhitungan: Jumlah PPN/PPnBM dihitung sesuai tarif yang berlaku; untuk barang mewah, PPnBM wajib dipungut.
- Pengecualian (Pasal 308):
- Transaksi ≤ Rp 10 juta (termasuk pajak), tanpa fragmentasi untuk menghindari batasan
- Barang/jasa yang mendapat fasilitas pembebasan PPN (misal: BBM Pertamina)
- Jasa telekomunikasi & angkutan udara yang tidak dikenai PPN.
- Penerbitan Faktur Pajak
Pasal 309 mewajibkan rekanan menerbitkan faktur pajak saat penyerahan barang/jasa, penerimaan pembayaran sebelum penyerahan, atau pembayaran termin, dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN. - Penyetoran & Pelaporan
- Penyetoran (Pasal 310): IUPK wajib setor SSP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- Pelaporan: SPT Masa PPN harus dilaporkan sebelum akhir bulan berikutnya untuk menghindari denda.
- Sanksi (Pasal 311)
Pelanggaran seperti tidak memungut, terlambat setor, atau tidak melaporkan dapat dikenai denda, bunga, hingga pembekuan NPWP jika serius.
Setiap hari, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menghadapi kompleksitas pengelolaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mulai dari menghitung tarif sesuai jenis barang, memastikan faktur pajak diterbitkan tepat waktu, hingga menyetor dan melaporkan setiap rupiah ke kas negara. Ketika kelalaian satu poin saja bisa berujung sanksi administratif atau bahkan pembekuan NPWP, Anda membutuhkan solusi yang menggabungkan kecepatan, akurasi, dan kepatuhan penuh terhadap PMK Nomor 81/2024.
Bayangkan sebuah platform terpadu di mana Anda hanya perlu mengunggah data transaksi, lalu sistem otomatis:
- Mengidentifikasi apakah transaksi masuk kategori BKP atau JKP.
- Menghitung PPN dan PPnBM sesuai pasal termasuk penanganan barang mewah.
- Memverifikasi apakah nilai transaksi di bawah Rp 10 juta sehingga otomatis diberi pengecualian.
- Mengingatkan penerbitan faktur pajak oleh rekanan pada momen yang tepat: penyerahan, pra-pembayaran, atau termin.
- Menyusun SSP (Surat Setoran Pajak) dan SPT Masa PPN, lalu mengirimkan notifikasi untuk memastikan setoran dan pelaporan dilakukan sebelum batas waktu.
Dengan pendekatan all‑in‑one ini, setiap IUPK baik kantor pusat maupun cabang dapat memenuhi semua kewajiban pemungutan (Pasal 306), penyetoran (Pasal 310), dan pelaporan (Pasal 310) secara terstruktur. Anda tak perlu lagi menelusuri satu per satu dokumen, menghitung ulang besaran pajak, atau khawatir terlewat tenggat.
Data kami menunjukkan klien yang menggunakan sistem ini berhasil:
- Mempercepat proses pemungutan hingga 50% dibanding metode manual.
- Meminimalkan risiko kesalahan hitung yang biasanya mengakibatkan denda dan bunga.
- Mengurangi beban administrasi hingga 40%, sehingga tim keuangan bisa fokus pada analisis profitabilitas dan strategi investasi.
Sebelum regulasi baru, banyak IUPK yang belum menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki mandat untuk menjadi pemungut PPN/PPnBM perubahan bentuk usaha dari kontrak karya, izin terbit sebelum akhir 2019, dan lingkup operasi mineral ternyata menjadikan mereka subjek pemungutan khusus. Sekarang, setiap transaksi yang melibatkan pemasok atau kontraktor PKP harus diproses lewat mekanisme PPN/PPnBM, dan kelalaian satu pasal saja (Pasal 305/306) bisa memicu audit dan penalti.
Untuk transaksi kecil nilai total di bawah Rp 10 juta termasuk pajak sistem secara otomatis mencatat pengecualian (Pasal 308), tanpa Anda harus memecah transaksi atau menghitung manual batas nilai. Demikian pula, pasokan BBM dari Pertamina atau layanan telekomunikasi & penerbangan yang dikecualikan dari PPN diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kekeliruan pengenaan pajak.
Setiap kali rekanan menyerahkan barang atau jasa, platform kami mendorong mereka untuk menerbitkan faktur pajak sesuai Pasal 309 entah itu saat penyerahan, pra-pembayaran, atau termin. Faktur ini langsung tercatat dalam SPT Masa PPN rekanan, memastikan transparansi dan kelancaran silang pelaporan.
Kemudian, di ujung periode pajak, pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) dan pengisian SPT Masa dijalankan dalam satu workflow. Anda tinggal konfirmasi, dan sistem akan menerbitkan SSP untuk disetor paling lambat akhir bulan berikutnya. Aplikasi notifikasi otomatis memastikan tidak ada satu tanggal pun yang terlewat mencegah denda dan bunga meroket.
Ketika kewajiban sudah tercakup dalam satu platform yang andal, Anda bebas mengalihkan fokus:
- Mengoptimalkan strategi eksplorasi dan produksi.
- Merumuskan paket investasi jangka panjang.
- Menyusun laporan manajemen untuk pemegang saham.
Tanpa denda, tanpa audit tak terduga, dan tanpa gangguan administratif berkat kepatuhan penuh terhadap Pasal 311 yang mengancam sanksi dari denda hingga pembekuan NPWP.
Jika Anda adalah pemegang IUPK yang ingin menaklukkan kompleksitas perpajakan memastikan setiap rupiah tercatat, setiap faktur valid, dan setiap tenggat terpenuhi maka saatnya beralih ke solusi terpadu. Dengan TaxMine Suite, Anda akan mendapatkan:
- Automasi Pemungutan & Perhitungan: Integrasi data transaksi untuk menghasilkan perhitungan PPN/PPnBM instan.
- Manajemen Faktur & Invoice Tracking: Penerbitan faktur pajak tepat waktu, sesuai ketentuan PMK.
- Workflow Penyetoran & Pelaporan: SSP dan SPT Masa terbit otomatis, dilengkapi reminder.
- Dashboard Kepatuhan: Visualisasi status pemungutan, setoran, dan pelaporan untuk semua unit IUPK.
- Support Regulasi & Konsultasi: Akses on‑demand ke ahli pajak bersertifikat yang siap menjawab perubahan policy atau pertanyaan teknis.
Bergerak cepat sebelum penalti menjerat operasional Anda. Daftarkan hari ini dan rasakan kemudahan kelola PPN/PPnBM sesuai PMK 81/2024 tanpa risiko denda, tanpa keruwetan administratif, dan dengan transparansi penuh. Fokuslah pada produksi mineral strategis, biarkan teknologi dan ahli pajak kami yang menangani sisanya.
Leave a Reply