Apakah Anda pernah mendengar istilah “tax treaty” namun belum memahami maksud dan manfaatnya? Tax treaty sering dianggap sebagai topik rumit yang hanya relevan bagi perusahaan besar atau investor asing. Padahal, tax treaty adalah alat penting dalam sistem perpajakan internasional yang berdampak langsung terhadap banyak pelaku usaha lintas negara, termasuk eksportir, pekerja asing, hingga freelancer yang memiliki klien dari luar negeri.
Bila Anda pernah menerima penghasilan dari luar negeri, atau menjalin kerja sama bisnis internasional, maka artikel ini penting untuk Anda pahami. Kami akan membahas tax treaty dengan cara yang sederhana, lugas, namun tetap akurat secara hukum dan teknis.
Apa itu tax treaty?
Tax treaty, atau dalam istilah resminya disebut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), adalah perjanjian bilateral antara dua negara untuk menghindari pemajakan ganda atas satu penghasilan. Tujuan utamanya adalah:
- Mencegah pajak berganda, yaitu ketika satu penghasilan dikenakan pajak di dua negara berbeda.
- Meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas negara.
- Mendorong investasi internasional dengan menciptakan sistem perpajakan yang adil.
- Memerangi praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan melalui penyalahgunaan yurisdiksi.
Sebagai contoh, bila seorang konsultan Indonesia memberikan jasa kepada perusahaan di Jepang, maka secara teori, penghasilan itu bisa dikenai pajak baik oleh Indonesia (sebagai negara domisili) maupun Jepang (sebagai negara sumber penghasilan). Tanpa tax treaty, bisa jadi penghasilan tersebut akan terkena pajak ganda.
Tax treaty memberikan manfaat besar bagi Wajib Pajak yang memahami dan memanfaatkannya. Berikut adalah beberapa manfaat utama:
1. Penurunan Tarif Pajak
Dalam banyak perjanjian tax treaty, tarif pajak untuk penghasilan seperti royalti, bunga, atau dividen diturunkan dari tarif normal. Contoh:
Tanpa tax treaty, dividen dari Singapura ke Indonesia bisa dikenai tarif 15%. Dengan tax treaty, tarif ini bisa turun menjadi 10% atau bahkan 5%, tergantung syarat dan ketentuannya.
2. Penghindaran Pemajakan Ganda
Misalnya, Anda seorang pekerja yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Dengan tax treaty, Anda dapat mengklaim kredit pajak atas pajak yang sudah dibayar di luar negeri agar tidak dikenai pajak lagi di Indonesia secara penuh.
3. Meningkatkan Daya Saing Bisnis
Perusahaan yang memahami tax treaty bisa mengoptimalkan beban pajaknya secara legal. Hal ini memungkinkan penghematan biaya dan memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.
4. Menurunkan Risiko Pajak
Dengan adanya tax treaty, Wajib Pajak memiliki pedoman hukum yang jelas dan dapat menghindari potensi sengketa pajak antarnegara.
Contoh Kasus:
Perusahaan A di Indonesia bekerja sama dengan Perusahaan B di Jerman. Perusahaan A harus membayar royalti kepada Perusahaan B. Sesuai aturan pajak domestik, royalti ini dikenai PPh Pasal 26 sebesar 20%. Namun, berdasarkan tax treaty Indonesia-Jerman, tarif royalti bisa dikurangi menjadi 10% — penghematan langsung sebesar 50%.
Namun untuk bisa mendapatkan manfaat tersebut, Perusahaan B harus mengisi Form DGT dan menyerahkannya ke otoritas pajak Indonesia sebagai bukti domisili dan penerima manfaat.
Bagaimana cara Wajib Pajak bisa memanfaatkan ketentuan tax treaty secara tepat? Berikut panduannya:
1. Cek Daftar Negara Mitra Tax Treaty
Indonesia telah menandatangani tax treaty dengan lebih dari 70 negara. Daftar lengkap dapat diakses melalui atau konsultasi dengan KPP setempat.
2. Gunakan Formulir DGT
Untuk mengklaim tarif istimewa atau pengecualian sesuai tax treaty, Wajib Pajak luar negeri harus mengisi dan menyerahkan:
- Form DGT-1 (untuk entitas)
- Form DGT-2 (untuk orang pribadi)
Formulir ini harus dilegalisasi oleh otoritas pajak negara domisili dan diserahkan ke pihak Indonesia sebelum pembayaran dilakukan.
3. Catat dan Dokumentasikan Transaksi Internasional
Penting bagi perusahaan untuk menyimpan dokumentasi pembayaran, kontrak, bukti transfer, dan korespondensi sebagai bentuk bukti jika terjadi pemeriksaan.
4. Hindari Penyalahgunaan (Treaty Shopping)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia semakin ketat dalam menindak praktik penyalahgunaan tax treaty, yaitu ketika perusahaan luar negeri mendirikan perusahaan “boneka” di negara ber-treaty hanya untuk menikmati tarif rendah. Maka dari itu, penting untuk memastikan bahwa penerima manfaat adalah beneficial owner yang sesungguhnya.
5. Pertimbangkan Konsultasi Profesional
Apabila Anda merasa kompleksitas pajak internasional membingungkan, menggunakan jasa konsultan pajak internasional bisa menjadi langkah strategis. Mereka dapat membantu Anda memahami ketentuan treaty dan memanfaatkannya secara optimal dan legal.
Tax treaty adalah alat penting dalam dunia perpajakan global. Sayangnya, banyak Wajib Pajak yang belum memahami atau memanfaatkan perjanjian ini dengan maksimal. Padahal, tax treaty dapat membantu mengurangi beban pajak, mencegah pajak berganda, serta mendukung kegiatan ekspor-impor dan investasi lintas negara.
Dengan memahami dasar-dasar tax treaty, Anda tidak hanya akan lebih patuh terhadap regulasi perpajakan, tetapi juga lebih efisien dalam mengelola keuangan usaha Anda. Pajak bukan lagi menjadi beban, melainkan bagian dari strategi keuangan yang cerdas dan terencana.
Leave a Reply